IPB BadgeIPB BadgeIPB BadgeIPB Badge

Pengembangan Masyarakat

Strategi Pengembangan Kelembagaan dan Jejaring

untuk Pengembangan Masyarakat[1]

Oleh :

Tri Utami Meylinda

Pendahuluan

Konsep pembangunan masyarakat dapat dilihat dari aspek pengembangan masyarakat (community development) dan seorang CDworker. Dalam hal ini pengembangan masyarakat memiliki dua sifat yaitu bottom up pembangunan yang berbasis komunitas (community based development) dan proses pembangunan top down yang memiliki kebijakan pemerintah local (local government policies). Pemberdayaan adalah suatu proses menolong individu dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar dapat berkompetisi secara efektif dengan kelompok kepentingan lainnya dengan cara menolong mereka untuk belajar menggunakan pendekatan lobi, menggunakan media, terlibat dalam aksi politik, memberikan pemahaman kepada mereka agar dapat bekerja secara sistematik, dan lain-lain (Ife, 1995). Sedangkan Friedman (1992) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah politik pembangunan alternatif yang menekankan keutamaan politik sebagai sarana pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi, dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. Dan strategi pengembangan masyarakat berkaitan dengan pengembangan jejaring (networking) yang terlihat dibacaan yaitu seorang migran saling memiliki keterkaitan jejaring dengan remitan, dan kelembagaan yang memfasilitasi proses migrasi sebagai TKI/TKW.

Pembahasan

Faktor yang memperkuat munculnya gagasan yang terdapat pada bacaan terlihat pada lima persoalan yang dihadapi Lombok Timur, pendekatan dalam pemberdayaan tenaga kerja migran dan pengembangan kelembagaan berkelanjutan, dan aspirasi dari berbagai stakeholders dan komunitas di Kabupaten Lombok Timur. Dan beberapa faktor-faktor yang mendukung dalam pelaksanaan gagasan Kelembagaan kooperatif dan produktif di tingkat komunitas, didukung oleh fasilitasi dari semua stakeholder terkait (pemerintah daerah, dinas-dinas sektoral, komunitas, dan lain-lain), Kelembagaan koperasi tenaga kerja migran di tingkat kecamatan didukung oleh berbagai kekuatan kelembagaan kooperatif dan produktif di tingkat dusun, Agensi tenaga kerja migran Kabupaten Lombok Timur, didukung oleh sinerji dari kelembagaan masyarakat, kelembagaan pemerintah, dan kelembagaan swasta yang tidak hanya dalam ikatan stakeholders tetapi juga shareholders, dan Jejaring tenaga kerja migran Kabupaten Lombok Timur didukung oleh sinerji berbagai pihak yang terkait dalam kelembagaan kooperatif dan produktif di tingkat komunitas, kelembagaan koperasi tenaga kerja migran di tingkat kecamatan, dan agensi tenaga kerja migran Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan faktor-faktor yang memperlemah gagasan Warga komunitas telah merasa nyaman dengan keadaan yang ada, Kurang kuatnya sinerji dari berbagai kekuatan kelembagaan kooperatif dan produktif di tingkat dusun serta dari kelembagaan masyarakat, kelembagaan pemerintah, dan kelembagaan swasta, Tidak berfungsinya “server” sebagai pemelihara jejaring kolaborasi, Kurangnya leadership yang dimiliki pemerintah daerah, dan Tidak adanya komitmen yang kuat di antara semua pihak

Dalam hal ini konteks pengembangan masyarakat dalam bacaan dapat dilihat dari konteks desentralisasi, otonomi daerah, dan otonomi desa tanpa menghapuskan wewenang pemerintah pusat. Jadi desentralisasi dimaksudkan untuk membagi kekuasaan pemerintah daerah kepada masyarakat agar masyarakat berpartisipasi langsung tehadap pembangunan daerah. Selain itu otonomi daerah dan desa dimaksudkan untuk memberdayakan tenaga kerja sehingga terbentuk jejaring antar stakeholders.

Strategi pengembangan jejaring tenaga kerja migran di wilayah tersebut dengan adanya mengembangkan suatu jejaring kolaborasi kelembagan (networking) yang berbasis komunitas tenaga kerja migran. Strategi dan upaya dimulai dari kelembagaan tingkat komunitas sampai dengan agensi tenaga kerja. Jejaring merupakan tempat untuk bertukar informasi, komunikasi, dan pengembangan dan implementasi gagasan antar-stakeholders yang berlandaskan pada prinsip kesejarhetraan, subject to subject, partisipatif, demokratis, komitmen, dan cenderung informalitas yang berorientasi peningkatan kesejahteraan masyarakat (people centered development).

Peranan masing-masing stakeholder        :

Stakeholder

Pihak-pihak yang terkait

Peranan

Kelembagaan produktif tingkat Dusun

 

Pemerintah daerah Lombok Timur, dinas sektoral, pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, LSM, dan warga komunitas
  1. Membantu pengadaan sumberdaya finansial atau “modal”
  2. Menciptakan lapangan kerja dan usaha tingkat dusun dan desa
  3. Lembaga rekruitmen dan pemantauan tenaga kerja migran tingkat komunitas
  4. Unit usaha kelembagan kopersai primer tenaga kerja di tingkat kecamatan
Kelembagaan Kooperatif tingkat Kecamatan

 

Pemerintah daerah Lombok Timur, LSM, dan berbagai kelembagaan kooperatif dan produktif tingkat dusun
  1. Sumber keuangan dan modal bagi aktivitas secara kolektif
  2. Menyiapkan keperluan administratif dan melatih calon tenaga kerja migran secara kolektif
  3. Mengatur dan mengelola cash flow dari remitan tenaga kerja migran
  4. Mengembangkan unit usaha di tingkat komunitas
  5. Menciptakan kerjasama dan program kemitraan dengan beragam kelembagaan usaha dan ekonomi
“Agensi” Tenaga Kerja Migran

 

Koperasi sekunder tenaga kerja migran, BUMD, dan PJTKI
  1. Menciptakan hubungan kerjasama dengan pemerintah, lembaga perbankan, dan agensi nagar tujuan
  2. Mencari dan menetapkan job order
  3. Mempersiapkan proses keberangkatan, memberangkatkan, menempatkan, memantau, memulangkan, dan lain-lain.
  4. Lembaga semi-pemerintah yang meningkatkan aktivitas perekonomian di Lombok Timur dan meningkatkan pendapatan daerah

Peranan Pemerintah Daerah adalah memfasilitasi pembangunan kelembagaan kooperatif dan produktif di tingkat komunitas, kelembagaan tenaga kerja migran di tingkat kecamatan, agensi pengelolan tenaga kerja migran, dan jejaring tenaga kerja migran dan kelembagaan yang berbasis komunitas sehingga partisipasi warga komunitas meningkat yang menyebabkan terjadnya sinergi antara komunitas (community based development) dan kabupaten (local government policies). Kekuatan pemerintah daerah ditunjukkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur mengenai otonomi daerah dan desa dimana pemerintah mempunyai hak untuk mengatur daerah dan desa tanpa dicampuri oleh pemerintah pusat. Kelemahan yang terdapat dari pemerintah daerah adalah masih kuatnya budaya sentralisasi kekuasaan dan belum adanya power-sharing kepada kecamatan dan desa yang berada di daerahnya. Hal ini mungkin disebabkan karena pemberian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas daerahnya.

Daftar pustaka

Hilal, Samsu. 2013. Analisis Terhadap Strategi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan dan Pengembangan Kelembagaan Desa Singarepare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Alasan Sumut. Artikel

 

 


[1] Tugas praktikum Ke-9Mata Kuliah Pengembangan Masyarakat (KPM 231)

music agriculture x-pression!!

ukm max!! untuk ke dua kalinya di awal tahun 2013 berkerja sama dengan KeduBes Belanda akan mengadakan konser musik yang akan di adakan diGYM pada tangga 19 februari 2013. untuk para mahasiswa yangtidak ada kerjaan silahkan untuk mendatangi gymasium pukul 18.30. konser ini gratis hanya dengan cara penukaran ktm.

 

Kenakalan Remaja (dipengaruhi oleh sistem sekolah dan keluarga) Harien Puspitawati

Deskripsi

 

Buku ini mengangkat masalah remaja yang berada pada masa transisi baik perubahan fisik yang berhubungan dengan tubuh dan kematangan alat reproduksi, maupun perubahan psikologi dan mental yang berhubungan dengan perilaku dan kepribadian, serta perubahan social yang berhubungan dengan cara bergaul dengan lingkungan di luar keluarga.

 

Categories
Bookmarks